Home / News

Sabtu, 9 Maret 2024 - 11:35 WIB

Kongres XXIII PGRI 2024 Mulai Usulkan 10 Rekomendasi Ke Pemerintah, Ini Rinciannya

Seperti yang sudah diketahui bersama jika beberapa waktu lalu Kongres XXIII PGRI 2024 berlangsung di Jakarta berjalan lancar dan berakhir hari minggu 3 Maret 2024.

Dimana Kongres XXIII PGRI 2024 menjadi salah satu ajang untuk menyalurkan aspirasi untuk semua para melalui perwakilan pengurus PGRI kepada Pemerintah.

Kongres XXIII PGRI 2024 sendiri memang sudah usai akan tetapi pesan atau permohonan guru yang disampaikan kiranya dapat direalisasikan.

Terdapat beberapa persoalan yang menjadi PR besar bagi pihak pemerintah untuk diselesaikan terkait dengan persoalan guru.

Yang mana dimulai dari status guru honor, sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru dan tentunya beban kerja guru yang belakangan harus mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM)

Ibu Prof. Unifah Rosyidi selaku Ketua umum PGRI dalam sambutannya mengatakan akan memperjuangkan aspirasi dari para guru dari berbagai daerah.

“Persoalan guru honorer kiranya akan diselesaikan secara komprehensif dan bahkan juga permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada presiden Joko widodo” ucap Prof Unifa Rosyidi Ketum PGRI.

Baca juga:   Apakah Info GTK Bisa Valid Apabila Memiliki Tugas Tambahan Selain Mengajar? Ini Penjelasannya

“Kenaikan pangkat untuk para guru juga hendaknya diberikan kemudahan oleh pihak pemerintah” lanjutnya.

Dari pelaksanaan kongres yang telah usai dilaksanakan terdapat beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi permintaan guru kepada pihak pemerintah.

Sementara untuk permintaan guru-guru Indonesia yang disampaikan lewat jalur para pengurus PGRI dari berbagai daerah diantaranya yaitu sebagai berikut:

  1. Percepatan pengangkatan guru honor menjadi pegawai pihak pemerintah.
  2. Tunjangan guru jangan dihapus serta juga mempercepat sertifikasi guru.
  3. Kenaikan pangkat untuk para guru supaya dipermudah.
  4. Peninjauan kembali tugas tambahan guru untuk menggunakan aplikasi ekinerja dan PMM
  5. Selanjutnya perekrutan guru-guru muda untuk menjadi ASN
  6. Para guru swasta yang lulus PPPK kiranya akan kembali mengajar di swasta dengan status pegawai pemerintah.

Jadi seperti itu kiranya sebagian kecil dari rekomendasi atau permintaan guru kepada pemerintah yang ditampung oleh aspirasi guru-guru dari masing-masing daerah.

Baca juga:   Cara Meningkatkan Kemampuan Digital Leadership bagi Pendidik Profesional

Kiranya pihak pemerintah dapat merealisasikan permintaan tersebut dan beberapa permintaan tersebut memang telah direspon cepat oleh pihak pemerintah.

Sebagaimana halnya sertifikasi guru yang terus berlanjut di tengah isu akan dihapuskan, begitu juga dengan penggunaan aplikasi e-kinerja dan PMM pihak pemerintah memberikan keringanan kepada guru.

Yuk ikut pelatihan bersertifikat 46JP dengan judul “Membuat Bahan Ajar Secara Otomatis dengan Bantuan AI” fasilitas lengkap seperti materi pelatihan, e-sertifikat 46JP, full suport dari tim instruktur dan laporan pengembangan diri. Daftar Sekarang di link berikut https://online.e-guru.id/aff/40180/2988/checkout Fasilitas Diklat Materi pelatihan E-sertifikat 46JP Bernama Laporan Pengembangan Diri Berbagi Praktik Baik BONUS Insta Powerfeed Template Mau dibantu daftar?         http://wa.me/6281904722773 atau 0819-0472-2773 (Admin Nana)

 

Halaman Selanjutnya

PGRI dapat juga menyampaikan aspirasi para guru untuk pihak pemerintah

Share :

Baca Juga

News

Cara Menjadi Guru Abad 21, Apa yang Harus Dilakukan?

News

Apakah Info GTK Bisa Valid Apabila Memiliki Tugas Tambahan Selain Mengajar? Ini Penjelasannya

Kenaikan Pangkat

Istimewa! Ada 8 Kategori Guru Honorer Langsung Lulus Tanpa Mengikuti Tes Seleksi PPPK 2022

News

Menkeu Bocorkan Jadwal Resmi Pencairan THR Kepada Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi
tips lolos cpns 2023

News

Simak, Ini Tips Lolos Seleksi Aparatur Negara

Admin Sekolah

Mengenal lebih dalam tentang Rapor Pendidikan Indonesia

News

Jadwal Pasti Rapelan Gaji Guru Bulan Januari dan Februari

News

Catat dan Ingat! Jadwal Resmi Pencairan THR Bagi Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi